Romahurmuziy Ketua Umum PPP 2016-2020 Terpilih |
“Kami bulat pilih tidak ikut dalam pilkada Kota Yogya daripada mengakui Romi (Romahurmuziy) sebagai ketua umum,” ujar Wakil Ketua DPC PPP Kota Yogyakarta Untung Supriyanto Senin 11 April 2016.
Untung menilai, muktamar yang tak dihadiri Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta Djan Faridz itu sebagai bentuk penzoliman terbesar pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap keputusan lembaga hukum tertinggi negara, Mahkamah Agung.
Untung mengatakan, PPP hanya akan tunduk pada putusan hukum dari Mahkamah Agung Nomor 504 dan 601 pada Oktober tahun 2015. Putusan itu MA itu akan dipegang terus sebaga acuan pengakuan kepengurusan karena dinilai secara jelas hanya mengakui kepengurusan Muktamar Jakarta di bawah Djan Faridz dan membatalkan hasil Muktamar Surabaya di bawah Romahurmuziy.
“Masih ada waktu sebelum tahapan pilkada dimulai untuk mengejar muktamar yang berdasarkan putusan MA itu, atau PPP Yogya tak akan ikut pilkada,” ujarnya.
PPP Kota Yogyakarta sejatinya hanya punya empat kursi di DPRD Kota Yogyakarta, sehingga tak bisa mengusung sendiri calon wali kota. "Kami siap menjadi pendukung saja, bukan pengusung jika islah gagal," ujar Fungsionaris PPP Kota Yogyakarta Hasan Widagdo.
Meski pengurus partai berencana tak ikut pilkada, tapi saat ini malah muncul spanduk-spanduk pencalonan kandidat walikota dari salah satu organisasi sayap PPP Yogya, seperti dari organisasi masyarakat Gerakan Pemuda Kabah (GPK). Tokoh GPK Yogya yang gambar dirinya mulai bertebaran yakni M. Fuad Andreago, yang mengenakan baju gamis lengkap dan tertulis siap untuk maju sebagai kandidat AB1 (calon wali kota Yogya).
Spanduk bos GPK itu tersebar dari kawasan Kauman, Terminal Ngabean, Bintaran, simpang Gondomanan, sampai simpang Stadion Mandala Krida. Tapi Untung Supriyanto berkilah, pencalonan Fuad Andreago itu baru wacana dari bawah. “Belum ada pembicaraan internal untuk pencalonan secara resmi,” ujarnya.
PRIBADI WICAKSONO
PRIBADI WICAKSONO
No comments:
Post a Comment